KRT Moh. Muhtarom, Penghubung Ulama-Keraton

Mungkin sebagian warga nahdliyin di Solo, hanya mengenalnya sebagai sosok ketua tanfidziyah Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tapi siapa sangka, pria kelahiran Purwodadi 44 tahun yang lalu ini, mengemban jabatan yang penting.

Jabatannya tersebut memungkinkan dirinya untuk memainkan peran sebagai penghubung antara umat Islam di Surakarta pada khususunya, dengan pihak Keraton Surakarta.

KRT Moh. Muhtarom, Penghubung Ulama-Keraton (Sumber Gambar : Nu Online)

KRT Moh. Muhtarom, Penghubung Ulama-Keraton

KRT (Kanjeng Raden Tumenggung) Moh. Muhtarom, begitu nama yang tertera pada kartu pengenal yang ia kenakan, saat ditemui Sang Pencerah Muslim Sabtu (9/2) lalu, di kompleks Pondok Pesantren Tahfidz Wa Ta’limil Qur’an (PPTQ) Masjid Agung Surakarta.

Guru SD Cemani Sukoharjo ini, kesehariannya menjadi Imam Masjid Agung Surakarta dan pengajar di PPTQ Masjid Agung Surakarta. Dulu, ia pernah nyantri di Pesantren Zumrotut Thalibin Kacangan Boyolali. Kemudian dilanjutkan sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA) sambil ngaji di PPTQ Masjid Agung dibawah bimbingan Kiai Mutohar.

Sang Pencerah Muslim

Perbincangan yang singkat, membicarakan tentang perannya sebagai Tafsir Anom dan pentingnya jalinan hubungan ulama dengan keraton. Berikut cupilkan perbincangan kontributor Sang Pencerah Muslim, Ajie Najmuddin, dengan Tafsir Anom KRT Moh. Muhtarom, S.Ag.:

Sang Pencerah Muslim

Sejak kapan anda menjabat sebagai Tafsir Anom (TA)?

Belum lama. Sejak Agustus tahun 2012 lalu. Tepatnya saat pergelaran Malem Selikuran Keraton di masjid Agung.

Jabatan TA itu sebetulnya bagaimana?

Tugas utama dari jabatan ini yakni mengembangkan agama Islam kepada masyarakat Solo, jadi hampir seperti peran ulama pada umumnya. Kemudian juga bertugas untuk menjadi penghulu, atau petugas yang menikahkan anak raja atau lingkup Keraton.

Apa jabatan itu semacam jabatan turun temurun?

Bukan. Jabatan ini diberikan langsung oleh pihak keraton kepada seseorang yang dianggap kompeten untuk menjadi TA. Meskipun dulu jabatan ini pernah diberikan secara turun temurun (dari TA V kepada putranya, yakni TA VI,-red). Saya menggantikan KRT Hasan Kamal dan sebelumnya beliau menggantikan KH Muhammad Dasuki.

Tentang peran Tafsir Anom sebagai ulama keraton, apa pendapat anda tentang hal tersebut?

Kalau kita mau melihat sejarah Kerajaan Islam di masa lalu. Ulama dahulu memiliki peran sebagai penasihat raja, bukan seperti sekarang yang terkadang justru menjadi ’pesuruh’.  Taruhlah para Walisongo yang menjadi ulama dan penasihat kerajaan Demak. Mereka mampu mewarnai dan memperngaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kerajaan.

Jadi anda memandang penting, keberadaan ulama di keraton?

Ya! Apabila ulama tidak lagi dekat dengan keraton, berarti ada semacam terputusnya mata rantai sejarah. Untuk itu saat ini harus mulai dibangun kembali hubungan ulama dan Keraton.

Tentang ulama yang mampu mewarnai kebijakan keraton, khususnya di bidang keagamaan, seperti apa misalnya?

Semisal pada istilah-istilah, budaya atau ritual kegiatan keagamaan di Keraton yang oleh sebagian kalangan umat Islam, dianggap tidak Islami. Maka itulah tugas kita, supaya simpul-simpul dalam bentuk ritual yang notabene warisan dari para Walisongo ini, mampu diterjemahkan dalam nilai-nilai Islam (Internalisasi Islam).

Pihak Keraton sendiri, apakah mereka masih menganggap penting nilai-nilai Islam di lingkup keraton?

Tidak hanya menganggap penting, bahkan mereka mengakui kebesaran nama keraton tak lepas dari peran para pendahulu mereka yang notabene merupakan dari kerajaan Islam (Mataram dan Demak). Mereka bahkan masih sering mengunjungi makam Kiai Hasan Besari di Pacitan.

Sebagai Tafsir Anom sekaligus ketua MWC NU, apa ada semacam keuntungan tersendiri bagi anda memegang peran tersebut?

Saya melihatnya justru ini merupakan sebuah kesempatan bagi para ulama NU. Nuansa keagamaan keraton dengan segala kebudayaannya, sebetulnya akan nyambung bila bertemu dengan kelompok Islam moderat seperti NU.

Redaktur: A. Khoirul Anam

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim IMNU, PonPes Sang Pencerah Muslim

Ke Pesantren, Ulama al-Azhar Ingatkan Tiga Prinsip Cegah Terorisme

Demak, Sang Pencerah Muslim. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, Jawa Tengah, menggelar kegiatan “Jalsah Mubarokah” bersama Prof. Dr. Muhammed Faisal dan Prof. Dr. Hamdallah Mohammed Hafed Ibrahim dari al-Azhar Kairo, Selasa malam (26/8), di Masjid An Nur pesantren setempat.

Ke Pesantren, Ulama al-Azhar Ingatkan Tiga Prinsip Cegah Terorisme (Sumber Gambar : Nu Online)

Ke Pesantren, Ulama al-Azhar Ingatkan Tiga Prinsip Cegah Terorisme

Forum bertema”Dialog Damai bersama Tokoh Ulama Timur Tengah dalam Rangka Pencegahan Terorisme” ini merupakan kerja sama Pesantren Futuhiyyah dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Peserta dialog terdiri dari para kiai, santri, serta pejabat pemerintah yang ada di wilayah Demak.

Pada kesempatan itu Hamdallah menjelaskan bahwa kini banyak muncul aliran-aliran yang menjurus pada terorisme. Menurutnya, setidaknya ada tiga prinsip untuk mencegah adanya pemahaman ekstrem tersebut.

Sang Pencerah Muslim

Pertama, perteguh aqidah Ahlussunah wal Jama’ah, yakni dengan mengikuti paham ‘Asy’ariyah. Kedua, penyampaian syariat menurut Madzhab Empat (madzahibil arba’ah) dalam memahami al-Qur’an dan Hadits, yakni dengan mengikuti salah satu imam madzhab, yakni Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hanbali.? Ketiga, penerapan ajaran tashawuf atau berakhlak secara terpuji (mahmudah) baik terhadap sang kholiq, diri sendiri, maupun sesama manusia. ?

Sementara itu, Mohammed Faisal menambahkan tentang pentingnya mencari ilmu. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mewariskan harta benda apapun kecuali hanya ilmu. Mohammed Faisal mengajak kepada semua hadirin untuk senantiasa bersemangat dalam mencari ilmu.

Sang Pencerah Muslim

Pengasuh Pesantren Futuhiyyah KH Muhammad Hanif Muslih mengaku bersyukur atas kehadiran ulama al-Azhar Kairo. Ini merupakan kali pertama Pesantren Futuhiyyah didatangi ulama dari Mesir khususnya al-Azhar, karena yang selama ini yang berkunjung di Futuhiyyah adalah dari Yaman. (Abdus Shomad/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim Pahlawan, PonPes Sang Pencerah Muslim

Kiai Said: Menjadi Radikal Mudah, Menjadi Moderat Susah

Jakarta, Sang Pencerah Muslim. Saat menerima audiensi Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PP KMNU), Jumat (29/12) di Gedung PBNU Jl Kramat Raya No 164, Jakarta Pusat, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan, tantangan kehidupan bernegara saat ini cukup berat.

Kiai Said: Menjadi Radikal Mudah, Menjadi Moderat Susah (Sumber Gambar : Nu Online)

Kiai Said: Menjadi Radikal Mudah, Menjadi Moderat Susah

"Untuk menjadi radikal sangatlah mudah, namun untuk tetap teguh bersikap, moderat itulah yang susah. Dibutuhkan komitmen kuat untuk tidak condong kiri dan tidak pula condong kanan," tutur Kiai Said.

Aaudiensi PP KMNU sendiri bermaksud meminta Kiai Said berkenan membuka Musyawarah Nasional ke-4 KMNU yang akan dilaksanakan di Bogor pertengahan Januari 2018.

Kiai Said menambahkan, berbagai macam amanah jamiyah harus dilaksanakan dengan kebersamaan di tengah berbagai persoalan yang ada seiring dengan perkembangan zaman.

"Amanah NU sangat banyak, tugas ini harus dikerjakan bersama-sama. Walau banyak fitnah yang ditujukan kepada kita, jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa mengurusi NU insyaallah banyak berkahnya," imbuh Kiai Said.

Sang Pencerah Muslim

Hamzah Alfarisi, Presidium Nasional (Presnas) I KMNU mengungkapkan, apa yang dikerjakan KMNU tidak ada niat untuk menjadi saingan siapa pun.

Sang Pencerah Muslim

"Sebagai santri kami hanya ingin dapat berkontribusi, mengambil peran yang masih kosong dan pada akhirnya bisa saling melengkapi untuk mengerjakan tugas NU yang sangat besar tersebut," tuturnya melalui rilis, Senin (1/1).

Terkait kegiatan Musyawarah Nasional ke-4 KMNU, Hamzah menjelaskan kegiatan diikuti oleh 24 KMNU Perguruan Tinggi se-Indonesia dan Malaysia.

"Kiai Said mengungkapkan bahwa ia bersedia dan siap hadir di Pembukaan Munas ke-4 KMNU nanti," kata Hamzah.

Mendampingi Hamzah, rombongan disertai 12 orang anggota lainnya yang merupakan pengurus KMNU Nasional, Panitia Munas ke-4, dan perwakilan KMNU Perguruan Tinggi antara lain KMNU IPB,  KMNU STIS, dan Iman STAN.(Muhammad Faizin/Kendi Setiawan)

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim Hadits, PonPes Sang Pencerah Muslim

Kiai Manan: Kembalikan Masjid sebagai Pusat Peradaban

Gorontalo, Sang Pencerah Muslim. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Manan Ghani menjelaskan, pada zaman Nabi Muhammad masjid memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai pusat peradaban.

“Kita harus melakukan revitalisasi masjid agar menjadi pusat peradaban,” kata Kiai Manan Kiai Manan dalam acara Pelatihan Pemuda Pelopor bertemakan Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid sebagai Benteng Kedaulatan dan Pemakmuran NKRI yang diselenggarakan di Masjid Agung Baiturrahman Limboto Gorontalo, Senin (4/12).

Kiai Manan: Kembalikan Masjid sebagai Pusat Peradaban (Sumber Gambar : Nu Online)

Kiai Manan: Kembalikan Masjid sebagai Pusat Peradaban

Dulu masjid bukan hanya tempat untuk menjalankan salat dan ritual-ritual agama lainnya, namun masjid menjadi tempat penyebaran agama Islam, tempat berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar, tempat dimana Nabi Muhammad mengader pemuda. 

“Pelatihan perang juga dilakukan di depan masjid,” ucapnya.

Kiai Manan menambahkan, pada era Nabi Muhammad masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk memotivasi agar sahabat-sahabatnya hidup sejahtera dan berkecukupan. Untuk itu, ia meminta umat Islam agar memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai pusat peradaban.  

Sang Pencerah Muslim

Pentingnya Masjid

Kiai Manan mengatakan, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban umat Islam. Masjid juga menjadi penanda penyebaran Islam seperti Masjid Quba dibangun Nabi Muhammad di tengah-tengah ia berhijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi. Begitupun dengan apa yang dilakukan para wali dan ulama. Mereka membangun masjid dimanapun mereka mendakwahkan Islam.

“Ketika Islam disebarkan di suatu tempat, maka dibangun lah masjid,” jelasnya. 

Sang Pencerah Muslim

Bahkan, imbuh Kiai Manan, Hadratussyekh Hasyim Asy’ari berpendapat bahwa membangun masjid itu hukumnya fardlu kifayah. Jika tidak ada yang membangun masjid, maka semua umat Islam berdosa semua di tempat itu. Karena masjid menjadi tempat dimana umat Islam beribadah kepada Allah.

“Menurut Mbah Hasyim Asy’ari, membangun masjid itu fardlu kifayah supaya Allah itu dhahir,” terangnya. (Muchlishon Rochmat) 

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim Tokoh, PonPes, Cerita Sang Pencerah Muslim

Pemenuhan Hak Korban Tanggung Jawab Bersama

Jakarta, Sang Pencerah Muslim. Pertanggungjawaban negara terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan terus disuarakan, meski sesungguhnya layanan yang tersedia dianggap sudah cukup memadai. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah semua korban kejahatan bisa mengakses semua layanan yang sudah tersedia tersebut. 

Demikian terungkap dalam seminar bertema Integrasi Layanan bagi Korban Kejahatan yang digelar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangkaian HUT ke-9, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (29/11).

Pemenuhan Hak Korban Tanggung Jawab Bersama (Sumber Gambar : Nu Online)

Pemenuhan Hak Korban Tanggung Jawab Bersama

Ahli Hukum Pidana yang juga Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan para pemangku kepentingan di lingkungan LPSK untuk aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait demi kepentingan pemenuhan hak korban kejahatan.

Menurut Harkristuti, pengembangan public relation menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan integrasi layanan bagi korban, karena harus diakui, sulit bagi LPSK jika harus bekerja sendiri dalam melaksanakan pemenuhan hak korban kejahatan karena dibutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L).

"Harus ada pembagian tugas dari pimpinan (LPSK) untuk rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan K/L lain. Ini menjadi tugas dari para pimpinan (LPSK) sebagai pembuat kebijakan," ujar dia.

Sang Pencerah Muslim

Narasumber lain, Hesti Armiwulan juga menyoroti sinergi LPSK dengan K/L lain agar dalam pelaksanaan tugas masing-masing tidak saling tumpang tindih.

"Mungkin bisa dijadwalkan pertemuan rutin, semisal di awal tahun untuk mencocokkan program, dilanjutkan pertemuan berkala beberapa bulan sekali, dan di akhir tahun dilakukan evaluasi. Untuk itu, kita memang harus menurunkan ego sektoral," katanya.

Koordinasi seperti yang dicontohkan tersebut, ujar Hesti, saat ini memang seperti mati suri sehingga ada peluang bagi LPSK untuk menginisiasi dan membangkitkannya kembali.

Sang Pencerah Muslim

"LPSK representasi negara bukan pemerintah. Bangun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk pihak asing seperti kedutaan besar dan lainnya," imbau Hesti.

Sementara itu, Direktur ICJR Supriyadi menuturkan, banyak layanan yang sudah dipersiapkan negara bagi korban kejahatan, seperti perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, psikososial, pendampingan hukum, restitusi dan kompensasi.

"Berbagai jenis layanan dari negara memadai, namun masih ada gap besar, apakah semua korban mendapatkan layanan tersebut," kata pria yang akrab disapa Supi tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya mencoba menyusuri layanan dari LPSK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan paling kuat dalam memberikan layanan bagi korban kejahatan. Karena harus diakui, hingga kini belum ada data secara nasional tentang berapa banyak pemberian layanan, semuanya sangat tergantung tupoksi masing-masing institusi.

Dari data layanan LPSK, pemberian bantuan medis menjadi layanan dengan jumlah tertinggi yang dinikmati para korban dari berbagai tindak pidana, di antaranya pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Layanan lain yaitu rehabilitasi psikologis. Sedangkan pemenuhan hak prosedural mengalami penurunan.

Kabar menggembirakan, menurut Supi, yakni dikabulkannya tuntutan kompensasi korban terorisme di Samarinda. Ini merupakan kemajuan dan membawa angin segar dalam pemenuhan hak korban.

"Bagaimana dengan korban (kejahatan) lain, mereka juga butuh kompensasi karena restitusi macet," ujarnya.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, pemenuhan hak korban sulit jika dilakukan secara parsial melainkan dibutuhkan layanan terintegrasi dari berbagai penyedia layanan dan pihak terkait. Lies mengimbau khususnya penegak hukum tidak ragu apalagi takut memperjuangkan hak korban kejahatan.

"Contoh restitusi, kami harap penuntut umum tidak usah ragu karena itu memiliki dasar hukum yang jelas, baik undang-undang maupun peraturan pemerintahnya," tutur Lies.

Dia juga menggarisbawahi tentang pemberian layanan psikososial. Karena tujuan dari layanan ini adalah bagaimana mengintegrasikan kembali korban ke masyarakat sehingga dibutuhkan peran kementerian/lembaga lain, termasuk pemerintah daerah.

"Akan sulit jika LPSK bekerja sendirian dalam pemenuhan hak psikososial bagi korban," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim PonPes, Quote, Pesantren Sang Pencerah Muslim

Fatwa Haram Infotainment Harus Diingatkan Kembali

Jakarta, Sang Pencerah Muslim. Fatwa haram menonton tayangan infotainment (informasi hiburan) yang pernah dikeluarkan Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu lalu harus diingatkan kembali kepada pemerintah, pengusaha hiburan dan masyarakat.

“Apa (fatwa haram infotainment itu, Red) hanya sampai di situ saja. Saya kira NU harus mengingatkan kembali,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, Said Budairi, kepada Sang Pencerah Muslim, di Jakarta, pekan lalu.

Said menilai, tayangan televisi yang lebih banyak berisi gosip tersebut, kini semakin marak dan seakan tak terkendali. Hampir setiap stasiun televisi di Indonesia memiliki program acara yang kerap membuka dan mengungkap kehidupan yang sangat pribadi dari seorang selebriti itu.

Fatwa Haram Infotainment Harus Diingatkan Kembali (Sumber Gambar : Nu Online)

Fatwa Haram Infotainment Harus Diingatkan Kembali

Sementara, katanya, pemerintah sebagai regulator, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan sejumlah lembaga pengawas media lainnya tampak tak mampu berbuat banyak. Sejumlah peraturan, seperti Undang-undang Pers pun tak dipatuhi dan ditaati dengan baik oleh media massa.

“Sekarang pers merasa menjadi pilar keempat dari demokrasi yang kita jalankan ini. Nggak masalah bagi saya, tapi UU Pers itu harus dipatuhi. Tidak seperti sekarang yang jadi kebablasan kayak gini,” terang Said.

Karena itulah, tegas Said, fatwa haram menonton infotainment yang merupakan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Surabaya, akhir Juli 2006 silam itu, harus kembali diingatkan.

Sang Pencerah Muslim

Said menambahkan, fatwa tersebut semestinya tak hanya berlaku bagi infotainment semata, melainkan harus diperluas cakupannya pada tayangan-tayangan atau bentuk informasi lainnya yang tidak mendidik masyarakat. Ia mencontohkan, pornografi dan pornoaksi yang juga tak kalah maraknya dibanding infotainment. (rif)

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim

Sang Pencerah Muslim Nasional, Cerita, PonPes Sang Pencerah Muslim

Hadapi Organisasi Anti-NKRI, Warga NU Bogor Diminta Tenang

Bogor, Sang Pencerah Muslim



Pada Hari Sabtu 8 Oktober 2016, PCNU Kota Bogor melantik Pengurus Ranting, MWC dan Lembaga NU se-Kota Bogor di Pesantren Al-Alawiyah, Tanah Sareal, Bogor. Turut hadir di dalam pembengkalan pelantikan, sesepuh NU Kota Bogor H Aji Hermawan.

Di hadapan Pengurus ranting, MWC dan Lembaga NU, Ketua PCNU Kota Bogor, Ifan Haryanto, berpesan agar pengurus PCNU tetap istiqomah pada kredo perjuangan, Membumikan Ajaran Aswaja, Menjaga Tradisi serta Menjaga Keutuhan NKRI.?

Hadapi Organisasi Anti-NKRI, Warga NU Bogor Diminta Tenang (Sumber Gambar : Nu Online)

Hadapi Organisasi Anti-NKRI, Warga NU Bogor Diminta Tenang

Terkait kredo perjuangan menjaga keutuhan NKRI, Ifan Haryanto menyampaikan bahwa dalam menghadapi isu maraknya gerakan organisasi anti-NKRI di Kota Bogor, warga NU di Kota Bogor diharapkan tetap tenang dan tidak bertindak di luar koridor hukum. Jika gerakan anti-NKRI tersebut sudah pada tahap mengancam keutuhan NKRI, baru NU siap menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI.?

“Menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban setiap warga Nahdliyin, karena NU bukan hanya sekedar benteng NKRI, namun juga salah satu pendiri republik ini,” katanya.?

Ifan menambahkan berbagai bukti komitmen keindonesiaan telah ditunjukkan oleh para pendiri dan pejuang NU, dan sebagai warga NU wajar meneladani komitmen keindonesiaan para sesepuhnya.?

Sang Pencerah Muslim

“Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yaitu KH Wahab Chasbullah bahkan telah menciptakan lagu Yalal Wathan yang mengungkapkan rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia, pada tahun 1934, jauh sebelum Indonesia merdeka,” paparnya. (M Zimamul Adli/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Sang Pencerah Muslim

Sang Pencerah Muslim Pemurnian Aqidah, PonPes Sang Pencerah Muslim